rencana pembangunan jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi : (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka. rencana pembangunan jangka panjang

Dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio…Berita Utama JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (RPJP Nasional) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pendahuluan, Pada tahap Pendahuluan berisi background dan sejarah Perusahaan, visi dan misi perusahaan, Tujuan Perusahaan dan tentukan kearah mana perusahaan ini akan dikembangkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20. bahwa Kabupaten Poso memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan,untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, maju, berdaya saing, adil dan makmur; b. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 36. 6. 2. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah. Pasal 4 Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun. penyusunan Rancangan Akhir RPJP Nasional; dan d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun UNDANG-UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2007tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan. Oleh karena itu,. Tematik. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 samapi dengan Tahun 2025 atau RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi GorontaloRPJPD. Subjek. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi K/L dalam menyusun. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022? Unduh Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 yang berisi ketentuan, prosedur, dan format rencana kerja pemerintah daerah di sini. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030; 20. Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:33. (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Bengkulu yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Tematik. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan. ABSTRAK: a. (UU NO. Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pandapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023 PDF File : 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Samosir ini disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Samosir untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Sistem perencanaan pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2005-2025. Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, maka Nusa Tenggara Timur telah melewati 3 (tiga) tahapan Pembangunan Jangka Menengah yaitu tahapan pertama tahun 2005-2008, tahapan kedua tahun 2009-2013 dan tahapan ketiga tahun 2013-2018;Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Apa Hubungan Antara Perencanaan Jangka Pendek dan Perencanaan Jangka Panjang? Perencanaan adalah bagian terpenting dari sebuah bisnis. 17. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Adapun sasaran strategis Kemenkes yang berlaku saat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Kesehatan (RPJM-K) ke-dua (2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; b. 4. 10. com. Tipe Dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar perubahan RPJP Daerah, yaitu: A. Ir. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional. Beranda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Vision and Mission of RPJPN 2005-2025. 3. Tipe Dokumen. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) harus memuat sekurang – kurangnya : 1. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang tahun 2008-2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun. Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun 2023- 2026 disusun berdasarkan: a. 7. Perubahan Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemer intah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 39. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka. Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 ini ditetapkan dan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005--2025. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disahkan secara bersama-sama oleh DPRD dan Kepala Daerah . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025. Jenis. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat. Glosarium. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang. id. Pembagian Perencanaan Berdasarkan Waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 12. 2. Download Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka. Gambaran dan Analisis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014 Indonesia Disusun oleh: Hastu Rahma Anggraini 7111411010 Syamsi 7111411023 Ridwan Maulana 7111411039 Puput Setioko 7111411055 Ariyanti Dewi 7111411078 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2014 BAB I. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional menurut Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Undang-undang ini. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 30. u. I. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. Perwakilan. KEDUA : Tim Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana. Bab IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menjelaskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka. RPJP Nasional ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. Sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah : (1) Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, (3) Rancangan ini memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dituangkan dalam program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk. Dengan berpayung kepada. 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. 628); 9. Kementerian PPN/Bappenas telah merampungkan rangkaian Rapat Kerja Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam. Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025, dapat diunduh disini. 3. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Berita Pembangunan - Senin, 11 September 2023 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) adalah rencana pemerintah untuk perkembangan ekonomi Indonesia JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. 9. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua. Adapun RPJPD Kota Yogyakarta telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana. Agenda pembangunan lima tahunan terakhir dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 tersebut akan fokus ke pembangunan sumber daya manusia. Pada tahap ke-2 ini aktivitas khusus tubuh perencana ialah lakukan proses untuk memperoleh legitimasi itu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yangpenyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025; RKPD KOTA SURABAYA TAHUN. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap RPJP Kota Baubau Tahun 2005-2025 perlu menetapkan. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang. Namun sayangnya, dalam pembahasan teori produksi dan biaya produksi mempunyai pemahaman yang berbeda. 16. Rencana Pembangunan dibagi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi yang. a. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP No. 2. penetapan rencana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada. Dokumen ini penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup. Judul. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi,. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. 20 July 2018 08:33. 2 Pembangunan Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnyaRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005-2025; 3. ABSTRAK: bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 8. Tematik. 7dadang-solihin. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tujuan pembangunan di Kabupaten Jember dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup. 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 17. RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi, program prioritas, arah kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang harus mendapatkan legitimasi dari DPRD di tempat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKPD cukup mendapatkan legitimasi dari kepala daerah. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. METADATA PERATURAN. bappedalitbang@probolinggokota. BAB II Gambaran Umum Kabupaten Bandung II -8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025 Gambar 2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Tahapan penyusunan dan penetapan RPJP Nasional adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Undang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat. 1 Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi. Kamis, 28 September 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun. Untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan KLHS tersebut, Kementerian Dalam 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. KLHS menghimpun masukan atas strategi pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Dalam bab ini dijelaskan pula sasaran pembangunan jangka panjang daerah. 2. 9. Transparansi Anggaran. 2. 1. Acuan lokasi investasi dalam rilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah. BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pasal 10. 3. Beranda. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memuat: 1. Glosarium. Pada hakekatnya RPJP yang menjadi singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. f pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkatRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah [1]. bahwa berdasarkan pertimbangan. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kementerian/lembaga perlu menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah , dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Hanneg . Tahap Penentuan Rencana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnyaPeraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. Rencana Pembangunan Jangka Panjang harus mendapatkan legitimasi dari DPRD di tempat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKPD cukup mendapatkan legitimasi dari kepala daerah. evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); r. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 | Kementerian PPN/Bappenas. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 MATERI. Rencana pembangunan jangka panjang diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjang dan mencerminkan cita-cita kolektif yang akan. Proses Perencanaan:RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017-2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SORONG,. Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama kementerian dan lembaga terkait. bupaten Pringsewu Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya dismgkat sebagai RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu untuk periocle 20 [dua puluht tahun terhitung sejak tahun 2005 sarnpai dengan tahun 2025. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 6721. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun. Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Login Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. Hal ini coba diwujudkan melalui melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 25 Tahun 2004, pasal 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024, dan Visi Indonesia 2045, sebagai berikut: 1.