Question 4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau disingkat KAJARI yang dijabat oleh : Dr. Akan lebih konstruktif kiranya, manakala fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa pemerintah dalam tata usaha negara dibatasi, tidak seluruh aspek ketatausahaan akan tetapi hanya sebatas penyelesaian sengketa di pengadilan atau badan abitrase yang merepresentasikan kejaksaan sebagaiw akil pemerintah atau negara. ok ok. id & knsukoharjo@gmail. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu: (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melakukan penuntutan. I. Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi: Pelaksana pengendalian Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi; Pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, keadilan baik preventif. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan memperkuat Satuan. Tugas Seorang Jaksa. H. 1. Tugas : Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya serta. 08/03/2021. Buku ini pada pokoknya menjelaskan mengenai “Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan”. 2. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah: 1. Halaman ini terakhir diubah pada 5 Januari 2023, pukul 13. Kejaksaan Agung Sehubungan dengan makna Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan, melakukan. Sub Bagian Pembinaan telah melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dalam mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Pekalongan khususnya mendukung reformasi birokrasi di Kejaksaan. maupun kompleksitas penanganan permasalahan yang dihadapi serta membutuhkan urgensi optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Jaksa. Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, sering kali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatDalam melaksanakan tugas , Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri; pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku - MUJI MARTOPO, S. Senin, 02 Oktober 2023 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). 19/06/2023. dan fungsi Lid intelijen Kejaksaan yaitu : supporting data/baket terhadap permasalahan hukum bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) memberikan dukungan intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan RI sesuai ketentuan yang berlakuPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J. Korupsi sampai saat ini merupakan pekerjaan rumah bagi para penegak hukum termasuk Kejaksaan. (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentuTugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan; Visi & Misi; PERJA; Berita; BIDANG . MH. Beranda. Memegang tegung sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan. Tugas Pokok dan Fungsi. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan; Inspektur Kepegawaian dan Tugas. , M. Maka karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Asisten Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Peran Jaksa dalam Perkara Pidana. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, . Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu: Melaksanakan kekuasaan negara di. PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 006 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI. (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a. Ahli: Jaksa Tak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan. dengan baik maka seiring terjadi suatu kesalahan terhadap jaksa dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa Penuntut Umum. Adanya perkembangan kebutuhan hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan. Jakarta -. Tugas lain. Inti terdalam dari negara hukum Indonesia dapat diidentifikasi dari tunduknya penguasa dan rakyat Indonesia terhadap hukum Indonesia. 13. adjar. Tugas Seorang Jaksa. Tugas dan Fungsi Bagian Pembinaan. Kejaksaan Negeri Fakfak Mengikuti Rapat Percepatan. Tugas dan Fungsi Bidang Intelijen. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan. TUGAS : Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. TUGAS POKOK. Jadi, dari definisi ‘Jaksa’ di atas jelas bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional, dimana ia memiliki tugas dan fungsi sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Barita Simanjuntak, S. Adanya perkembangan kebutuhan hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober. Ada 2 jenis tugas jaksa dalam kekuasaan kejaksaan. fungsi : Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi. 3. Namun, dua lembaga ini kerap kali berselesih paham, utamanya terkait dengan ego sektoral pengawasan. SKJA/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia perihal penanganan perkara terkait pengelolaan keuangan desa. H. Di samping itu juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta melaksanakan tugas lain. Selasa, 26 September 2023. Pasal 30. ST. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 bertempat. Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. . ORTA. merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan yang secara teknis bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan. 225/A/JA/05/2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia : a. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik. by Admin Kejati Banten. TINJAUAN PUSTAKA A. id - Kejaksaan Republik Indonesia membuka beberapa macam formasi dalam perekrutan CPNS tahun 2021. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyidikan terhadap. Bacalah wacana berikut! Masyarakat berbuat sesuka hati, mereka melakukan tindakan mencuri, berkelahi dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. 3 Mempelajari dari mengenai fungsi dan tugas Kejaksaan RI kasus-kasus yang mencuat belakangan ini, diatur dalam Undang-Undang Republik penyebab yang ketiga, yaitu adanya Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang peluang atau kesempatan menjadi Kejaksaan R. FERRY HERLIUS, S. Pasal 892. bahwa untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pertu Petunjukdan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Ada tujuh tugas dari seorang jaksa, yaitu: 1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi: Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya; Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan,pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG Jl. fungsi kejaksaan sebagai tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi: a. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi. Prasetyo dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016 di. Bagikan : Korps Adhyaksa mendukung penuh upaya pemerintah memberantas pungutan liar alias Pungli. Setia Untung. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Burhanuddin dan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan,. membuka Acara Sosialisasi dan Fungsi Direktorat D (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Hotel Kristal Cilandak Barat Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2021). 37 4. Tugas Dan Wewenang Jaksa. 2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Tindak Pidana UmumNo. I. Pasal 751 (1) Pusat Pemulihan Aset merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan yang secara teknis bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan secara administratif. Fungsi pertama Kehakiman adalah untuk menjaga Konstitusi . . Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Jaksa Agung Republik Indonesia. Lantai 5, Gedung Utama, Kejaksaan Agung RI Jalan Sultan Hasanudin nomor 1 Kebayoran Baru, South Jakarta 12160 Indonesia Phone: (021) 7221269 Email: biropeg@kejaksaan. maksimal, hal ter sebut diakibatkan setiap melakuakan proses penyelidikan dugaan tindak . 1 Tindak Pidana Korupsi Pengertian “keuangan Negara” dalam Penjelasan Umum Undang-Undang. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Kejaksaan RI, Danang Suryo Wibowo dalam siaran Youtube di Biro Kejaksaan RI mengatakan bahwa pada pendaftaran CPNS 2021, Kejaksaan RI membuka cukup. id. Sebagai tambahan, Surachmin,[4] Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah. Selasa 04/07/2023, Plh. TUGAS DAN FUNGSI. 1094 , 201 9 KEJAKSAAN . Published by - | 13 Juli 2015. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah. Dalam keadaan demikian hukum harus merupakan titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara. UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). PENDAHULUAN Profesi jaksa sering diidentikan dengan perkara pidana. Bagikan : Jaksa Agung RI Dr. . (3 ) Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentukejaksaan negeri Klaten itu sendiri melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Nomor :KEP-55 /O. Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan. H. Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis normatif, mengenai fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CASN Kejaksaan RI TA 2023, dapat menghubungi melalui: 1. Pasal 7. 19/02/2018 tentang Penetapan Desa Binaan. 16 tahun 2004 dinyatakan, kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan harus merdeka. Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut : Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang agar berdaya. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa AgungJAKARTA- Jaksa Agung Muda Intelijen, Dr. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451). FUNGSI : [email protected] Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia Telpon : 021-27097095 E-mail : humas. 00 WIB;FUNGSI KEJAKSAAN RI. , dengan tugas dan fungsi, yaitu : Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. ac. Hum . Veteran No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 . 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas PEMBAHASAN kepribadian aparat tindak pidana khusus A. Selain itu, problematika klasik terkait dengan Jaksa yang bermasalah kerap kali hanya diselesaikan melalui mekanisme internal, tanpa menyentuh aspek penegakan. yang berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa. 3. Jaksa Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan. Ada tujuh tugas dari seorang jaksa, yaitu: • Kepala Kejaksaan Tinggi. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun. Fungsi Dan Tugas Kejaksaan Dalam Peradilan Perdata 1. Apa saja kewenangan, tugas dan fungsinya? Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi. Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia Telpon : 021-27097095 E. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi. Berbarengan dengan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, sejak Juli 2015. pemerintah dalam rangka penguatan fungsi kejaksaan di bidang tata usaha negara dan keperdataan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan maksimal, tegas dan adil. Strategi Kepemimpinan. 45 A. c. Pelaskanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas. 1426 -6- Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia,. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan SIARAN PERS Nomor: PR – 1535/149/K. 14. M. Login. Belakangan ini semangat teman-teman di kejaksaan untuk menguatkan posisi dirinya dalam dunia penegakan hukum mulai menggelora. Kejaksaan Republik Indonesia dalam UUD NRI 1945 memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, sehingga peran dan kedudukan Kejaksaan pun harus bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pihak manapun serta peran dan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan harus memiliki pijakan yang kuat dan mantap. ,MH bersama staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengikuti Sosialisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung RI secara virtual melalui zoom meeting bertempat di ruang kerja. Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nixon N. Jakarta -. J. Kejaksaan Negeri Serang dalam melaksanakan fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara seorang Jaksa diatur dalam tiga tahap yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat ( public defender) dan kliennya. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. (2) Jaksa AgungMuda Bidang Pembinaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pengamanan pengedaran barang cetakan ; d. Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial. Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pertimbangan hukum supaya lebih disosialisasikan agar dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah / BUMN / BUMD, dengan terus melakukan sosialisasi tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara di dibidang Perdatun diharapkan kepercayaan terhadap Kejaksaan semakin meningkat sehingga. Tugas Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan. Dukung penuh Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Covid. [1]Terkait aparat penegak hukum, Drs. H. No. About. A. Tugas Pokok dan Fungsi. Pasal 940. H. Demikian dikatakan Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka disela-sela seminar Peran Kejaksaan Dalam Penyelamatan Aset Negara Sebagai Pilar Pembangunan Nasional, di Jakarta, (15/10). Pasal 941. Tugas dan Fungsi Bagian Pembinaan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017. Kejaksaan R. Sebagai informasi, penggabungan kata menjadi ‘Jaksa Penuntut. Kejaksaan Negeri Pulang Pisau. Jaksa akan bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang. Pasal 8Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan,. Dalam melaksanakan penegakkan hukum, Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu-rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut harus dicapai oleh jajaran Kejaksaan Negeri. H, M. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; 2. Secara atributif, Jaksa Agung menyampaikan, wewenang tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 30 C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang. 2. 1. Untuk itu. Gandanya kewenangan Kejaksaan karena selain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penuntut. HASIL DAN PEMBAHASAN 3. Demikian, kiranya perlu dipertegas dalam Undang. Kejagung menilai gugatan.